Stakeholder Kabupaten Mojokerto Perkuat Komitmen Penanganan HIV/AIDS, BAZNAS Siap Dukung Upaya Kolaboratif

MOJOKERTO – Berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Mojokerto berkumpul dalam Rapat Koordinasi Stakeholder dalam Upaya Penanganan HIV/AIDS yang digelar di Hotel Aston Mojokerto, Kamis (11/6/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh BAPEDA Kabupaten Mojokerto ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Mojokerto.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Tim Penggerak PKK, Bappeda, Dinas Kesehatan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum CSR, BAZNAS Kabupaten Mojokerto, organisasi sosial, serta lembaga pendamping yang selama ini aktif dalam isu HIV/AIDS.

Kegiatan diawali dengan pemaparan perkembangan dan situasi HIV di Kabupaten Mojokerto oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, Bappeda Kabupaten Mojokerto menyampaikan arah kebijakan serta potensi dukungan pendanaan melalui APBD guna memperkuat program penanganan HIV/AIDS secara berkelanjutan.

Pada sesi siang hari, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Hj. Shofiyah Hanak Al Barra, menyampaikan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pendampingan bagi penyintas HIV/AIDS.

Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Keluarga merupakan benteng pertama dalam membangun kesadaran, pencegahan, dan pendampingan. Karena itu, PKK siap mengambil peran dalam edukasi masyarakat, mengurangi stigma, serta mendorong lingkungan yang lebih peduli dan inklusif bagi saudara-saudara kita yang terdampak HIV/AIDS,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa persoalan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan dukungan bersama.

“BAZNAS memandang bahwa penanganan HIV/AIDS memerlukan pendekatan yang komprehensif. Selain edukasi dan layanan kesehatan, perlu ada perhatian terhadap aspek sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang terdampak. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan dunia usaha, kami siap mendukung berbagai program kemaslahatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat,” ungkapnya.

Diskusi yang berlangsung sepanjang kegiatan menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari peningkatan edukasi masyarakat, penguatan layanan kesehatan, pengurangan stigma dan diskriminasi, hingga dukungan pendanaan dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi kelompok rentan.

Sebagai bentuk keseriusan bersama dalam mendukung upaya penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Mojokerto, kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh stakeholder yang hadir. Penandatanganan tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan penanganan HIV/AIDS yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.